www.pantaupublik.id – Universitas Negeri Padang (UNP) baru-baru ini menggelar diskusi kelompok terfokus (FGD) yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan akademis untuk membahas persiapan akreditasi. Kegiatan ini bertujuan untuk mengedukasi dan mempersiapkan institusi dalam menanggapi perubahan terbaru dalam instrumen akreditasi pendidikan tinggi yang semakin kompleks.
Pada FGD yang berlangsung pada 4 Desember 2025, Rektor UNP, Prof. Krismadinata, Ph.D., memberikan arahan mengenai pentingnya kesiapan institusi menghadapi tantangan akreditasi yang baru. Keterlibatan semua unit kerja menjadi krusial dalam menyusun dan memenuhi syarat yang ditetapkan dalam instrumen akreditasi yang baru.
Rektor menekankan bahwa Instrumen Akreditasi Program Studi (IAPS) 4.1 membawa banyak perubahan yang membutuhkan data yang lebih lengkap dan dokumentasi yang lebih baik. Ia mengingatkan bahwa akreditasi tidak bisa dianggap remeh dan memerlukan kolaborasi dari seluruh fakultas untuk mencapai tujuan yang diharapkan.
“Persiapan akreditasi harus dilakukan jauh sebelum masa visitasi tiba. Instrumen baru menuntut ketelitian, konsistensi data, dan tata kelola mutu yang terintegrasi,” tegas Rektor. Kesiapan institusi, menurut beliau, menjadi kunci untuk mencapai hasil yang positif dalam proses akreditasi ini.
Lebih lanjut, Prof. Krismadinata menekankan perlunya peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mendukung keselarasan data akademik. Hal ini penting demi menjadikan UNP sebagai perguruan tinggi yang berdaya saing dan berorientasi pada keunggulan di tingkat nasional maupun internasional.
Perubahan Fundamental dalam Akreditasi Perguruan Tinggi
Pada sesi inti FGD, Prof. H. Johni Najwan, S.H., M.H., Ph.D., menjelaskan berbagai dinamika terkini dalam akreditasi perguruan tinggi di Indonesia. Ia menguraikan tantangan yang dihadapi oleh perguruan tinggi negeri berstatus badan hukum (PTN-BH) serta perubahan kebijakan dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).
Menurut Prof. Johni, akreditasi seharusnya tidak dipandang hanya sebagai pemenuhan dokumen. Sebaliknya, akreditasi adalah upaya untuk membuktikan mutu institusi secara objektif dan menyeluruh di dalam setiap proses akademik yang dilakukan.
Sebagai bagian dari paparannya, Prof. Johni juga menyoroti pentingnya memahami Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025. Regulasi ini mengatur transformasi penjaminan mutu yang diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam tata kelola perguruan tinggi di Indonesia.
“Akreditasi bukan lagi proyek lima tahunan, tetapi harus menjadi budaya kerja sehari-hari di lingkungan akademik,” tambahnya. Ini menunjukkan bahwa semua komponen dalam institusi harus terlibat aktif dalam upaya penjaminan mutu.
Lebih jauh, FGD ini menjadi forum untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh cada perguruan tinggi dalam memenuhi tuntutan regulasi baru yang ditetapkan. Komitmen seluruh elemen universitas sangat diperlukan untuk berhasil dalam transisi menuju standar yang ditentukan oleh BAN-PT.
Strategi Implementasi dan Peningkatan Kualitas
Aktivitas FGD ditandai dengan interaksi langsung antara peserta, termasuk pimpinan fakultas dan unit penjaminan mutu. Diskusi ini berpusat pada penerapan regulasi baru dan strategi yang dapat diambil untuk mempercepat peningkatan mutu pendidikan.
UNP menunjukkan komitmen yang kuat untuk meningkatkan kualitas tata kelola pendidikan melalui langkah-langkah terencana. Hal ini mencakup pencapaian standar nasional yang diharapkan serta peningkatan kualifikasi dosen dan sistem penjaminan mutu.
Diskusi ini juga membahas tentang pentingnya penerapan sistem yang terintegrasi untuk menjawab setiap tantangan dan tuntutan yang muncul. Langkah-langkah strategis yang diusulkan akan memfasilitasi keselarasan antara kebijakan pusat dan pelaksanaan di lokal universitas.
“Keberhasilan dalam akreditasi bukan hanya tanggung jawab pimpinan, tetapi merupakan tanggung jawab bersama seluruh civitas akademika,” ungkap Rektor. Ini menciptakan komitmen bersama yang positif dalam mencapai standar yang telah ditetapkan.
Akreditasi yang baik tidak hanya memberikan pengakuan, tetapi juga meningkatkan reputasi institusi di mata masyarakat dan dunia. Oleh karena itu, setiap langkah dalam perencanaan dan pelaksanaan akreditasi sangat berpengaruh terhadap masa depan UNP sebagai institusi pendidikan terkemuka.
Komitmen Bersama Menuju Standar Berkualitas Tinggi
Kegiatan FGD dihadiri oleh berbagai tokoh penting dalam struktur organisasi UNP, termasuk Wakil Rektor, Sekretaris Universitas, Ketua dan Wakil Ketua Senat Akademik, serta Dekan Fakultas. Para peserta terlibat aktif dalam bincang-bincang mengenai langkah yang perlu diambil untuk menghadapi transisi ini.
Penjelasan mendalam mengenai implikasi instrumen akreditasi terbaru menjadi salah satu fokus utama dalam FGD ini. Hal ini bertujuan agar setiap komponen universitas dapat bersiap dengan baik, baik dari segi administratif maupun operasional.
Prof. Johni juga memberikan panduan konkret mengenai langkah-langkah yang harus diambil untuk mendukung proses akreditasi yang baik. Interaksi antara peserta menunjukkan minat dan keseriusan dalam mempersiapkan institusi untuk tantangan yang akan datang.
“Ikhtiar kita hari ini adalah investasi untuk masa depan UNP yang lebih baik,” tutup Rektor. Setiap usaha yang dilakukan hari ini akan berdampak positip di kemudian hari bagi seluruh civitas akademika.
Dengan semangat kolaborasi dan komitmen bersama, UNP siap untuk menghadapi tantangan dan mewujudkan visi dan misinya menuju pendidikan berkualitas tinggi dan berdaya saing global.