www.pantaupublik.id – Universitas Negeri Padang (UNP) menunjukkan komitmennya yang mendalam dalam memperjuangkan hak asasi manusia (HAM) di wilayah Sumatera Barat. Rektor UNP, Krismadinata, Ph.D, menyampaikan pernyataan tersebut dalam sebuah seminar yang membahas pentingnya kebijakan strategis dalam menegakkan HAM, pada hari Kamis, 3 Juli, di Aula Fakultas Ilmu Sosial UNP.
Menurut Krismadinata, pertemuan ini merupakan momen yang sangat penting untuk intelektual dan moral bangsa. Ia menggarisbawahi bahwa UNP bertekad untuk tidak sekadar menjadi tempat pengeluaran ijazah, melainkan berfungsi sebagai penjaga nilai-nilai keadilan dan kebenaran dalam konteks sosial.
Salah satu poin penting yang diusulkan oleh Rektor adalah perlunya pelibatan perguruan tinggi dalam penerapan Peraturan Nomor 1 Tahun 2025. Ini menggambarkan tanggung jawab akademik yang tidak bisa dianggap remeh dalam konteks penegakan HAM di masyarakat.
Peran Perguruan Tinggi dalam Penegakan Hak Asasi Manusia
Pentingnya penguatan peran perguruan tinggi dalam penegakan HAM mulai mendapatkan perhatian. Pelibatan perguruan tinggi tidak hanya untuk edukasi, tetapi juga untuk memberikan saran dan solusi dalam implementasi kebijakan. Dengan semangat kolaborasi ini, diharapkan akan tercipta transparansi dan akuntabilitas dalam kebijakan HAM.
UNP siap untuk memfasilitasi berbagai inisiatif yang berorientasi pada keadilan sosial. Hal ini terlihat dari usulan untuk membentuk tim pengawasan independen yang melibatkan beragam pihak, seperti media dan lembaga swadaya masyarakat. Langkah ini bertujuan menciptakan pengawasan yang lebih efektif dan menjamin implementasi yang lebih baik dari rekomendasi HAM.
Dalam konteks ini, penyediaan ruang bagi korban dan publik untuk menyampaikan aspirasi dan kritik juga menjadi hal yang sangat diperlukan. Pembentukan mekanisme partisipatif ini akan memberi suara kepada mereka yang terdampak dan memastikan bahwa setiap tindakan diambil berdasarkan kebutuhan masyarakat.
Strategi Dalam Mengimplementasikan Peraturan Terkait HAM
Penerapan Peraturan Nomor 1 Tahun 2025 menuntut sebuah pendekatan strategis. Dalam diskusi tersebut, Krismadinata menekankan bahwa kebijakan harus didukung oleh tindakan restoratif yang menyeluruh. Sanksi moral dan administratif menjadi bagian penting dalam memastikan keadilan bagi korban pelanggaran HAM.
Pendidikan dan penelitian dari perguruan tinggi diharapkan dapat mendukung upaya ini. Dengan memanfaatkan kapasitas akademik, perguruan tinggi bisa menjadi mitra strategis dalam merumuskan kebijakan yang berbasis bukti dan berorientasi pada restorasi hak-hak korban.
UNP berkomitmen untuk menjadi pusat kajian dan diskusi tentang HAM. Hal ini sejalan dengan mandat pendidikan yang lebih luas, yaitu memberi pengetahuan dan pemahaman kepada mahasiswa mengenai pentingnya keadilan dalam masyarakat. Diharapkan, generasi mendatang dapat lebih peka terhadap isu-isu HAM.
Kegiatan Sosialisasi dan Tanggap Respons dari Para Pihak
Kegiatan sosialisasi yang diadakan oleh UNP menyatukan berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan perwakilan masyarakat. Dengan adanya keterlibatan semua pihak, diharapkan dapat tercipta koordinasi yang lebih baik dalam penegakan HAM. Diskusi ini menjadi platform untuk bertukar ide dan strategi dalam mendorong pencapaian tujuan yang lebih baik.
Koordinator Tim Pemantauan dengan tegas menyampaikan bahwa rekomendasi yang sering kali terhenti pada dokumen harus bisa diwujudkan dalam tindakan nyata. Hal ini menuntut keterlibatan berbagai pihak, termasuk akademisi, untuk memastikan bahwa kebijakan yang ada benar-benar diimplementasikan.
UNP juga mengundang kritikan dan masukan untuk perbaikan dalam hal kewenangan Komnas HAM. Dengan memberikan ruang bagi diskusi yang konstruktif, diharapkan semua pihak dapat bersama-sama mencari jalan untuk memperkuat penegakan HAM di Indonesia.
Menuju Masa Depan yang Berkeadilan dan Beradab
Dengan pencapaian ini, UNP menegaskan bahwa perguruan tinggi bukan hanya tempat untuk menimba ilmu, tetapi juga pusat perubahan sosial. Penerapan HAM yang lebih baik menjadi tanggung jawab bersama yang harus dijalankan secara konsisten. Ini merupakan langkah penting menuju masyarakat yang lebih adil dan beradab.
Perjuangan untuk HAM memang bukan perkara mudah, namun dengan kerjasama yang solid antara akademisi, pemerintah, dan masyarakat, berbagai tantangan bisa dihadapi. Paradigma baru dalam penegakan HAM perlu dikembangkan agar lebih responsif terhadap dinamika masyarakat.
Kedepan, kolaborasi antara UNP dan berbagai pihak diharapkan mampu mewujudkan upaya restoratif yang lebih menyeluruh. Dengan mengedepankan keadilan dan transparansi, diharapkan masyarakat bisa merasakan langsung manfaat dari kebijakan yang diambil. Ini adalah bagian dari komitmen untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi seluruh warga.
