www.pantaupublik.id – Rektor Universitas Negeri Padang (UNP), Krismadinata, Ph.D, baru-baru ini berpartisipasi dalam penyusunan Rencana Strategis dan Peta Jalan Kependudukan Indonesia untuk periode 2025-2029. Forum ini dilaksanakan di Kementerian Kependudukan dan Keluarga Berencana, yang dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan dari dunia akademis dan pemerintah.
Pada kesempatan ini, ada banyak diskusi yang dilakukan untuk menekankan pentingnya data kependudukan dalam merumuskan kebijakan yang relevan. Hal ini menjadi landasan bagi pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, yang mencakup pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
Pentingnya Data Kependudukan dalam Kebijakan Pendidikan
Data kependudukan bukan hanya sekadar angka, tetapi juga mencerminkan dinamika sosial dan ekonomi yang dapat memengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dalam forum ini, Krismadinata menyoroti bahwa penggunaan data yang akurat dan tepat waktu akan sangat berkontribusi dalam mendukung perencanaan dan pelaksanaan program pendidikan yang lebih efektif.
Berdasarkan pengalaman di berbagai daerah, pengabaian terhadap data kependudukan sering menjadikan kebijakan yang dikeluarkan tidak sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat. Misalnya, dalam konteks pengembangan kurikulum atau pengalokasian anggaran untuk program pendidikan, ketidakcocokan data bisa berakibat fatal. Oleh karena itu, kolaborasi antara dunia akademis dan pemerintah sangat dibutuhkan untuk menjadikan data kependudukan sebagai rujukan utama dalam pengambilan keputusan.
Strategi Mendorong Pembangunan Kependudukan yang Berkelanjutan
Acara ini juga memunculkan deklarasi komitmen dari konsorsium perguruan tinggi dalam mendukung pembangunan kependudukan. Terdapat beberapa poin penting yang disepakati oleh para akademisi untuk meningkatkan peran perguruan tinggi dalam pembangunan ini.
Komitmen tersebut antara lain mencakup peningkatan kontribusi perguruan tinggi dalam mengimplementasikan tridharma yang mendukung kebijakan kependudukan dan pengembangan keluarga di Indonesia. Dengan adanya sinergi antara berbagai kementerian dan lembaga, diharapkan Peta Jalan Kependudukan yang disusun dapat lebih terarah dan sistematis, terutama dalam memanfaatkan momen bonus demografi yang akan datang.
Di sisi lain, pemerintah daerah juga diharapkan dapat menyusun Peta Jalan Kependudukan yang lebih konkret, dengan rencana aksi yang jelas dan terukur. Ini semua bertujuan untuk memastikan setiap kebijakan yang diambil memiliki indikator capaian yang baik, sehingga dapat dievaluasi dengan tepat untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik.
Selain itu, perluasan konsep pembangunan kependudukan yang lebih holistik menjadi sangat penting. Transformasi dari program berbasis Keluarga Berencana menjadi pendekatan yang lebih luas—Beyond Family Planning—hasilkan kebijakan yang lebih komprehensif, mencakup berbagai aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan.
