www.pantaupublik.id – Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malang yang dilaksanakan pada hari Senin, 30 Juni 2025, berlangsung dalam suasana yang hangat namun tetap serius. Para anggota dewan berkumpul untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk Tahun Anggaran 2025, dengan harapan anggaran yang dirumuskan dapat lebih berpihak kepada masyarakat.
Di dalam ruang sidang yang megah, lampu-lampu sorot menerangi meja-meja anggota dewan. Suara mikrofon berinteraksi dengan keheningan, menyampaikan berbagai pandangan, saran, kritik, dan rekomendasi yang pada intinya ingin memastikan bahwa anggaran daerah akan efektif dan menyentuh kepentingan seluruh warga.
Setiap fraksi di DPRD memiliki pandangan yang berbeda-beda, namun semua sepakat dalam tujuan yang sama yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penggunaan anggaran yang tepat. Diskusi kali ini diharapkan dapat menghasilkan keputusan yang lebih baik demi kemajuan daerah.
Pentingnya Penguatan Sumber Daya Manusia dalam APBD
Fraksi Partai NasDem menjadi yang pertama memberikan pandangannya. Mereka menekankan bahwa dalam pengelolaan anggaran perubahan, penting untuk memperhatikan penguatan sumber daya manusia (SDM) sebagai prioritas. Menciptakan anggaran yang tidak hanya berfokus pada belanja fisik, tetapi juga meningkatkan kemampuan SDM melalui pelatihan dan inovasi, merupakan langkah penting.
Ketua Fraksi NasDem, Amarta Faza, menyatakan bahwa jika nilai belanja barang dan hibah meningkat, maka harus diiringi dengan peningkatan kapasitas manusia. Hal ini bertujuan agar anggaran dapat memberikan manfaat yang lebih besar dan merata bagi masyarakat.
Fraksi ini juga mencatat perlunya melakukan optimalisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat dan memperbaiki Pendapatan Asli Daerah (PAD). Evaluasi terhadap pajak dan retribusi yang stagnan dinilai perlu dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.
Tanggung Jawab Pemkab Malang dalam Pengelolaan Anggaran
Fraksi Gabungan dari PKS, Hanura, dan Demokrat mengeluarkan pandangannya yang kritis namun konstruktif. Mereka mengapresiasi kerja keras Pemkab Malang, namun menekankan pentingnya memastikan bahwa setiap porsi anggaran mempunyai ukuran dampak yang jelas. Hal tersebut untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran.
Juru bicara dari fraksi gabungan tersebut, Syaiful Rosyid, mengingatkan bahwa anggaran tidak sekedar dialokasikan, tetapi harus betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Infrastruktur dasar, pendidikan, dan perlindungan sosial mesti menjadi fokus utama dalam alokasi anggaran tersebut.
Mereka juga menekankan pentingnya peningkatan PAD yang selama dua tahun terakhir mengalami penurunan. Digitalisasi layanan dan reformasi pajak diharapkan bisa memberikan kontribusi positif bagi pendapatan daerah.
Fokus pada Isu Kesejahteraan Masyarakat
Fraksi gabungan ini juga memberikan penekanan pada isu-isu yang sering dihadapi masyarakat sehari-hari, termasuk pengangguran, dukungan untuk UMKM, dan infrastruktur jalan yang rusak. Mereka mendorong agar APBD diarahkan untuk program-program yang bersifat padat karya dan pelatihan kerja berbasis industri.
Berbicara mengenai infrastruktur, mereka menunjukkan kepedulian terhadap kondisi jalan yang rusak. “Perbaikan harus dilakukan secara berkualitas dan berkelanjutan, jangan sampai jalan yang baru diperbaiki sudah rusak kembali dalam waktu dekat,” ungkap salah satu anggota fraksi, yang langsung disetujui oleh rekan-rekannya.
Pemecahan masalah yang tepat di sektor infrastruktur adalah langkah vital yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Semua fraksi berharap agar kebijakan ini juga memperhatikan aspek keberlanjutan.
Semangat Kolektif untuk Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan
Secara umum, terdapat semangat kolektif dari semua fraksi, termasuk PKB, Gerindra, dan Golkar, untuk memastikan perubahan APBD selaras dengan tema pembangunan RKPD 2025. Semua fraksi berupaya agar anggaran daerah 2025 dapat lebih berpihak kepada masyarakat, khususnya dalam memenuhi kebutuhan dasar.
Mereka juga menekankan pentingnya transparansi dalam penggunaan anggaran, termasuk dengan memanfaatkan teknologi untuk menyediakan dashboard yang dapat diakses oleh publik. Ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi warga dalam proses pembangunan melalui Musrenbang dan pokok-pokok pikiran dari DPRD.
Semua upaya ini diharapkan dapat menjamin bahwa kebijakan yang diambil tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan jangka pendek, tetapi juga menciptakan dampak positif jangka panjang bagi masyarakat. Dengan demikian, DPRD Malang berkomitmen untuk terus bekerja demi kesejahteraan rakyat.
