www.pantaupublik.id – Pemerintah Kota Pariaman menunjukkan komitmennya yang tinggi dalam upaya mitigasi dan kesiapsiagaan bencana. Pada Senin, 17 November, diskusi publik untuk penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) diadakan di Ruang Rapat Walikota Pariaman, di mana kegiatan ini dibuka oleh Wakil Wali Kota, Mulyadi.
Dalam sambutannya, Mulyadi menjelaskan bahwa diskusi ini bertujuan untuk mengumpulkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan. Hal ini menjadi langkah penting untuk menyamakan persepsi mengenai draft dokumen KRB yang ada.
Kota Pariaman teridentifikasi sebagai daerah rawan bencana, menurut peta kebencanaan nasional. Dengan berada di antara lima daerah di Sumatera Barat yang berisiko besar, masyarakat harus mempersiapkan diri untuk menghadapi kemungkinan bencana yang tidak terhindarkan.
Urgensi Penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana di Pariaman
Wakil Wali Kota mengungkapkan pentingnya langkah-langkah antisipasi yang fundamental dalam penanggulangan bencana. Beberapa strategi yang dibahas dalam diskusi ini mencakup penyusunan dokumen KRB yang terarah dan terencana.
“Kami berupaya untuk merumuskan kebijakan dan perencanaan penanggulangan bencana secara efektif,” kata Mulyadi. Penyusunan dokumen KRB akan menjadi pijakan ilmiah dalam upaya tersebut.
Kehadiran narasumber dari PT DRR Indonesia, Revanche Jefrizal, menambah nilai dari diskusi ini. Ia menjelaskan bagaimana dokumen KRB berfungsi sebagai panduan utama bagi Penanggulangan Bencana di masa depan.
Analisis Mendalam dalam Kajian Risiko Bencana
Dokumen KRB yang disusun dirancang dengan analisis komprehensif terkait berbagai ancaman bencana. Ini mencakup pencegahan risiko tsunami, gempa, dan abrasi yang dapat mengganggu keamanan warga.
Tingkat kerentanan juga menjadi fokus dalam kajian ini, termasuk aspek sosial, ekonomi, fisik, dan lingkungan. Semua informasi tersebut berfungsi untuk menambah kapasitas dan sumber daya daerah dalam menghadapi bencana.
“Dokumen ini sangat penting sebagai referensi dalam pengembangan rencana penanganan bencana yang berjangka panjang,” tambah Mulyadi. Dengan adanya rencana tersebut, harapannya adalah dapat mengurangi dampak bencana di Kota Pariaman.
Pentingnya Partisipasi dalam Penyusunan KRB
Wakil Wali Kota berharap peserta yang hadir, baik secara langsung maupun online, dapat mengikuti kegiatan dengan serius. Keterlibatan semua pihak menjadi kunci untuk menyelesaikan penyusunan dokumen KRB ini dengan baik.
“Dengan kolaborasi ini, kami berharap dokumen KRB bisa menjadi panduan bagi roadmap mitigasi bencana Kota Pariaman hingga tahun 2026 dan seterusnya,” kata Mulyadi. Ini juga akan selaras dengan program yang disiapkan oleh BMKG Provinsi Sumatera Barat.
Melalui penanganan bencana yang komprehensif dan terstruktur, pemerintah berharap bisa memberikan jaminan keselamatan kepada masyarakat. Hal ini menjadi prioritas utama agar setiap langkah penanggulangan bencana bisa dilaksanakan dengan baik dan efektif.