www.pantaupublik.id – DPRD Kota Sawahlunto baru-baru ini mengungkapkan pandangannya terkait laporan tanggung jawab pelaksanaan APBD 2024 serta RPJMD 2025-2029. Dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD, pentingnya perhatian terhadap ruas jalan antar desa disoroti oleh Idrayeni, anggota fraksi NasDem-Demokrat.
Idrayeni menyatakan bahwa meskipun program 100 hari Kepala Daerah dalam bidang infrastruktur menunjukkan kemajuan, ada beberapa daerah yang masih memerlukan perbaikan serius. Terutama ruas jalan penghubung antar desa yang masih mengalami kerusakan parah.
Dia menambahkan, jalan-jalan seperti Talago Gunung, BBS, dan Lumindai tidak mendapatkan perhatian yang cukup dari pemerintah kota. Rapat tersebut menghadirkan Walikota Sawahlunto, Riyanda Putra, yang diharapkan dapat mendengar langsung keluhan masyarakat.
Selain masalah jalan, Idrayeni juga menyoroti jaringan penerangan umum yang masih kurang memadai dan sebagian besar belum tersentuh oleh anggaran APBD. Ini menjadi perhatian penting yang perlu segera ditindaklanjuti oleh pemerintah setempat.
Idrayeni mendorong adanya pengucuran anggaran untuk memperbaiki ruas jalan antar desa serta penerangan umum dalam APBD Perubahan 2025 dan anggaran tahun 2026. Ini merupakan langkah penting untuk meningkatkan infrastruktur di kota Sawahlunto dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Lebih jauh, dia mengingatkan tentang pentingnya fungsi pengawasan terhadap pembangunan fisik. Evaluasi serta pembinaan terhadap kinerja ASN, konsultan perencanaan, dan pengawasan pekerjaan fisik harus dioptimalkan untuk mencapai hasil yang diharapkan.
Idrayeni juga mengimbau agar ada komunikasi lebih baik dengan satuan kerja terkait proyek dari pemerintah provinsi atau pusat. Tujuannya agar hasil proyek yang dilaksanakan lebih berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat setempat.
Perhatian Terhadap Infrastruktur dan Kebutuhan Masyarakat
Masyarakat Sawahlunto mengharapkan perhatian lebih terhadap infrastruktur jalan yang menghubungkan antar desa. Banyak ruas jalan yang dalam kondisi sangat memprihatinkan dan mendesak untuk diperbaiki agar aksesibilitas menjadi lebih baik.
Ruas jalan yang baik akan mendukung perekonomian lokal dan mempermudah transportasi bagi masyarakat. Hal ini tentunya penting untuk meningkatkan kualitas hidup dan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.
Selain jalan, penerangan umum juga menjadi faktor penting yang harus diperhatikan. Tanpa pencahayaan yang memadai, keselamatan masyarakat dapat terancam, terutama di malam hari.
Proyek pengadaan lampu penerangan umum bisa menjadi salah satu prioritas dalam penggunaan anggaran yang ada. Dengan begitu, masyarakat akan merasa lebih aman dan nyaman beraktivitas di luar rumah pada malam hari.
Upaya ini diharapkan tidak hanya bersifat sementara, namun menjadi program yang berkelanjutan dan terintegrasi dalam perencanaan pembangunan daerah. Ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam memenuhi hak dasar masyarakat akan infrastruktur yang memadai.
Tanggung Jawab Pemerintah dalam Pengawasan dan Evaluasi
Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk mengawasi dan mengevaluasi semua projek pembangunan yang dilakukan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua anggaran yang dikeluarkan digunakan secara optimal dan tepat sasaran.
Idrayeni menegaskan perlunya evaluasi kinerja ASN dan konsultan yang terlibat dalam proyek pembangunan. Dengan adanya evaluasi yang ketat, diharapkan kualitas pembangunan akan meningkat dan bisa memenuhi harapan masyarakat.
Juga, penting untuk melibatkan masyarakat dalam proses evaluasi. Partisipasi masyarakat dalam mengawasi dan memberikan masukan akan memperkuat akuntabilitas pemerintah.
Keterbukaan informasi mengenai penggunaan anggaran sangat diperlukan agar masyarakat bisa memahami kemana arah pembangunan dan bagaimana efektivitas dari penggunaan anggaran tersebut. Ini menjadi dasar kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan.
Keberhasilan pembangunan infrastruktur harus diimbangi dengan transparansi dan akuntabilitas sehingga semua pihak bisa berkontribusi dalam pembangunan yang lebih baik. Dengan demikian, masyarakat akan merasa lebih dilibatkan dan diperhatikan oleh pemerintah.
Kesepakatan Fraksi Terhadap Ranperda APBD dan RPJMD
Dalam rapat paripurna tersebut, terdapat kesepakatan di antara berbagai fraksi tentang Ranperda Laporan Tanggung Jawab Pelaksanaan APBD 2024 dan RPJMD 2025-2029. Fraksi NasDem-Demokrat, PPP, Golkar, PAN-PKB, serta Gerakan Keadilan Indonesia Sejahtera semua menyatakan dukungannya.
Kesepakatan ini menunjukkan adanya keinginan sama untuk memajukan Sawahlunto melalui perencanaan yang matang dan bermanfaat. Semua fraksi berkomitmen untuk bekerja sama dalam menjawab tantangan yang dihadapi oleh masyarakat.
Dengan adanya dukungan dari semua fraksi, diharapkan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur bisa dilakukan dengan lebih efektif. Hal ini merupakan langkah positif bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Semangat kolaborasi antarfaksi dapat menjadi modal utama untuk mendorong berbagai program pembangunan yang lebih baik. Ini adalah saat yang penting untuk bersatu demi kepentingan masyarakat secara keseluruhan.
Secara keseluruhan, harapan masyarakat agar infrastuktur yang lebih baik dapat terwujud sangat bergantung pada keseriusan pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, kerjasama semua pihak sangat diperlukan untuk memastikan keberhasilan program-program tersebut.
