www.pantaupublik.id – Pembahasan mengenai anggaran dan keuangan daerah telah menjadi perhatian utama bagi banyak kalangan, terutama dalam konteks pembangunan yang berkelanjutan. Dalam situasi ini, DPRD Kota Malang melaksanakan Rapat Paripurna untuk mengevaluasi pertanggungjawaban anggaran dan menemukan solusi terhadap berbagai tantangan yang ada.
Banyak fraksi di DPRD memberikan kritik konstruktif dalam rapat ini. Sorotan yang tajam tersebut dilandasi oleh data yang menunjukkan adanya kelemahan dalam pengelolaan keuangan daerah, mulai dari sektor pajak hingga retribusi yang tidak memenuhi target yang diharapkan.
Beberapa fraksi menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Hal ini menjadi sorotan utama agar masyarakat dapat lebih memahami bagaimana dana publik digunakan dalam mendukung pembangunan daerah.
Pentingnya Pengelolaan Pajak yang Baik untuk Pembangunan Daerah
Salah satu isu yang diangkat adalah pencapaian penerimaan pajak yang kurang memuaskan. Fraksi PDIP menilai bahwa pencapaian target pajak sebesar 82,9% menunjukkan adanya masalah dalam strategi pengelolaan pajak. Ini menjadi perhatian serius karena pajak adalah sumber utama pembiayaan untuk pembangunan yang lebih baik.
Dalam konteks ini, Ahmad Zakaria dari Fraksi PDIP menekankan perlunya peningkatan strategi intensifikasi dan perluasan basis pajak. Dengan perencanaan yang lebih baik, diharapkan target penerimaan pajak dapat terpenuhi dan digunakan untuk kepentingan publik.
Fraksi Kebangkitan Bangsa juga angkat suara. Mereka menyoroti retribusi parkir yang jauh dari harapan, hanya mencapai sekitar 75% dari target yang ditetapkan. Kelemahan dalam pengawasan dinilai menjadi penyebab utama tidak tercapainya target tersebut.
Pentingnya Transparansi dan Akuntabilitas dalam Rekapitulasi Keuangan
Transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah diharapkan dapat mencegah potensi kebocoran yang merugikan. Anggota DPRD dari Fraksi PKB meminta adanya penjelasan yang lebih mendetail mengenai berbagai komponen yang berkontribusi terhadap pendapatan daerah.
Kasus kebocoran air di PDAM juga tidak luput dari perhatian. Banyak fraksi menekankan perlunya memastikan bahwa kerja sama dengan pihak ketiga tetap mengutamakan kepentingan masyarakat, bukan sekadar mengejar keuntungan untuk pihak tertentu.
Hal ini menunjukkan bahwa masalah kebocoran air bisa berimplikasi pada keuangan daerah dan harus segera ditangani untuk mencegah kerugian lebih lanjut. Kemandekan dalam pengelolaan ini berpotensi menjadi masalah yang kompleks bagi masyarakat.
Pentingnya Pemanfaatan Dana yang Efektif untuk Kesejahteraan Masyarakat
Pemanfaatan dana anggaran yang efisien menjadi sorotan utama dalam rapat tersebut. Fraksi Gerindra, yang diwakili oleh Lelly Thresiyawati, mempertanyakan sisa anggaran dan meminta penjelasan akuntable tentang penggunaan sisa tersebut untuk kepentingan publik.
Menurut Lelly, setiap sisa anggaran haruslah berdampak positif, bukan sekadar menjadi angka di atas kertas. Hal ini menunjukkan bahwa DPRD mengharapkan transparansi yang lebih besar dalam hal penggunaan dana publik untuk proyek-proyek pembangunan yang bermanfaat.
Ketua DPRD Kota Malang, Amitya Ratnanggani Siraduhta, menekankan pentingnya penggunaan APBD sebagai instrumen yang berfungsi dalam mencapai tujuan pembangunan. Ia menyampaikan bahwa anggaran harus memberi dampak nyata bagi masyarakat.
Mendorong Evaluasi yang Kritis untuk Pembangunan yang Berkelanjutan
Rapat Paripurna kali ini bukan hanya sekadar formalitas, tetapi merupakan upaya nyata untuk mendorong perubahan dan perbaikan dalam pengelolaan anggaran daerah. Dengan adanya evaluasi dari fraksi-fraksi yang berbeda, DPRD menunjukkan keseriusan dalam memperbaiki kinerja eksekutif.
Setiap masukan dan kritik yang disampaikan menjadi bahan refleksi serta perbaikan untuk kedepannya. Diharapkan, dengan adanya pengawasan yang lebih ketat, pengelolaan keuangan daerah dapat dilakukan dengan lebih efisien.
Wajah DPRD yang lebih kritis dalam rapat kali ini mencerminkan harapan masyarakat akan transparansi dan akuntabilitas, agar setiap kebijakan yang diambil tidak hanya menguntungkan segelintir pihak, tetapi benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
