www.pantaupublik.id – Sorong, Papua Barat Daya – Sebuah perhatian baru dikeluarkan oleh Perkumpulan Asosiasi Kontraktor Orang Asli Papua (OAP) Provinsi Papua Barat Daya terkait kinerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional. Dalam pandangan mereka, Satuan Kerja BPJN Wilayah II Sorong tampak tidak mematuhi Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2025, yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan di Papua.
Asosiasi ini menggarisbawahi bahwa kebijakan afirmasi untuk pelaku usaha OAP belum terlaksana dengan baik. Hal ini berpotensi membuat pengusaha OAP terpinggirkan dari proyek-proyek yang seharusnya menjadi hak mereka di tanah kelahiran sendiri.
Koordinator aksi sekaligus Ketua Kamar Adat Pengusaha Papua, Thomas Jeferson Baru, menegaskan bahwa Perpres 108 Tahun 2025 bersifat wajib. Oleh karena itu, semua kementerian dan lembaga negara yang beroperasi di Papua berkewajiban untuk menaatinya.
Thomas merujuk pada beberapa pasal dalam undang-undang tersebut yang menekankan pentingnya prinsip keberpihakan. Hal ini menegaskan alokasi paket pekerjaan khusus untuk para pelaku usaha yang berasal dari Papua.
“Regulasi ini jelas dan tegas. Jika tidak diimplementasikan, maka itu sama saja dengan mengabaikan hukum yang ada,” ungkap Thomas dengan nada serius.
Ia menambahkan bahwa dalam proses pengadaan proyek jalan nasional, kontraktor OAP sering kali hanya dilibatkan pada aspek administratif saja. Akibatnya, mereka tidak berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek yang vital bagi wilayah mereka.
Menanggapi masalah ini, asosiasi kontraktor OAP memberikan ultimatum kepada Satker BPJN Wilayah III Sorong. Mereka menuntut klarifikasi resmi dan transparansi dalam data pengadaan.
Aksi ini dilaksanakan pada Selasa (13/1/2025), mengirimkan pesan bahwa masyarakat Papua ingin melihat pelaksanaan kebijakan afirmasi secara jelas. Mereka menuntut tindakan nyata, bukan sekadar retorika belaka.
Menilai Keseriusan Implementasi Perpres dalam Pembangunan Papua
Pembangunan infrastruktur di Papua sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemenuhan regulasi yang ada menjadi salah satu kunci dalam mempercepat perkembangan di wilayah tersebut.
Thomas mencatat bahwa pelaku usaha OAP seharusnya mendapatkan peluang lebih dalam proyek-proyek pemerintah. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat tetapi juga memberdayakan ekonomi lokal.
Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak hambatan yang harus diatasi. Banyak kontraktor OAP merasa terasing dari proses pengadaan yang seharusnya bisa mereka ikuti dengan adil.
Koordinator aksi menyatakan bahwa pelaksanaan Perpres ini akan menguntungkan tidak hanya OAP, tetapi juga masyarakat Papua secara keseluruhan. Ekonomi yang lebih kuat akan membawa dampak positif bagi semua pihak, terutama tentang ketersediaan lapangan kerja.
Pada tahap ini, peran pemerintah sangat diperlukan untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi pelaku usaha lokal. Hanya dengan dukungan yang tepat, pembangunan di Papua dapat berlangsung dengan baik dan berkesinambungan.
Peran Asosiasi dalam Mengawal Proses Pengadaan
Asosiasi Kontraktor OAP memiliki peran penting dalam memastikan bahwa kontraktor di Papua mendapatkan kesempatan yang sama. Mereka menjadi jembatan antara pelaku usaha dan pemerintah untuk menyampaikan aspirasi yang relevan.
Selain menuntut transparansi, asosiasi juga berupaya menjadi mitra konstruktif bagi pemerintah. Melalui kerja sama yang baik, diharapkan pengadaan proyek dapat dilakukan dengan lebih efisien dan adil.
Thomas berharap bahwa dengan pemantauan yang ketat, akan tercipta iklim bisnis yang lebih baik untuk OAP. Masyarakat Papua perlu melihat bahwa ada progres yang nyata dalam implementasi kebijakan afirmasi.
Kontribusi asosiasi dalam mengadvokasi hak-hak pengusaha juga menjadi penting. Mereka bertugas memastikan bahwa suara setiap individu didengar dan diperhitungkan dalam pengambilan keputusan terkait proyek pembangunan.
Melalui langkah-langkah ini, diharapkan masyarakat Papua dapat merasakan langsung dampak positif dari kebijakan yang ada. Pembangunan infrastruktur yang melibatkan OAP akan berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari mereka.
Tantangan yang Dihadapi di Lapangan dan Solusinya
Salah satu tantangan terbesar adalah kurangnya transparansi dalam pengadaan proyek. Banyak kontraktor merasa dirugikan karena tidak mendapatkan informasi yang memadai mengenai proses seleksi dan pengadaan.
Selain itu, ada kesan bahwa proyek-proyek besar lebih cenderung diberikan kepada kontraktor luar. Hal ini menciptakan ketidakpuasan di kalangan pelaku usaha lokal yang merasa diabaikan.
Untuk menghadapi tantangan ini, penting bagi asosiasi untuk mengedukasi anggotanya mengenai prosedur yang berlaku. Dengan pengetahuan yang tepat, mereka dapat lebih siap untuk bersaing dalam pengadaan proyek.
Pemerintah pun perlu meningkatkan sosialisasi terkait Perpres 108 Tahun 2025 agar semua pihak dapat memahami manfaatnya. Pembentukan forum komunikasi antara pemerintah dan pengusaha menjadi langkah strategis untuk menciptakan kolaborasi yang lebih baik.
Sebagai penutup, pengawasan bersama dan upaya kolaboratif sangat diperlukan untuk memastikan bahwa regulasi ini diimplementasikan secara efektif dan adil. Ke depannya, harapan masyarakat Papua adalah melihat proyek-proyek yang dikerjakan oleh OAP dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi.