www.pantaupublik.id – Kawasan Medan Labuhan di Provinsi Sumatera Utara semakin bergolak. Masyarakat di Kelurahan Sei Mati kini bersatu menuntut tindakan nyata dari pemerintah terkait keberadaan PT. Agro Raya Mas yang dinilai telah merusak lingkungan hidup dan mengganggu ketentraman warga.
Aspirasi masyarakat ini disuarakan dengan keras saat mereka menghadiri rapat di rumah penampungan aspirasi yang diselenggarakan oleh Partai Politik Hanura. Mereka menginginkan agar pemerintah mencabut izin operasional perusahaan, yang dianggap telah melanggar regulasi dan menimbulkan berbagai masalah sosial.
Warga tidak hanya mencemaskan potensi kebakaran yang terancam mengintai, tetapi juga limbah yang dibuang oleh perusahaan yang berpotensi mencemari lingkungan. Mereka menganggap ini sebagai isu yang harus segera ditangani agar kehidupan mereka tidak terganggu lebih lanjut.
Penyampaian Aspirasi yang Menggema di Medan Labuhan
Pada malam hari yang gelap, suara kegelisahan masyarakat menggema di seputar rumah aspirasi. Mereka berharap Dewan dapat menyampaikan keluhan mereka dalam forum resmi yang dihadiri oleh pihak-pihak berwenang. Dengan harapan untuk mendapatkan perhatian dari pemerintah, mereka menuntut agar dialog langsung dilakukan.
Ketika berkumpul di rumah tersebut, warga mencurahkan isi hati mereka tentang dampak kehadiran perusahaan minyak ini. Selama ini, mereka merasa tidak pernah dilibatkan dalam proses persetujuan yang seharusnya melibatkan masyarakat sekitar. Apalagi, beberapa warga merasa sudah mengalami manipulasi dalam proses persetujuan awal perusahaan.
“Kami ingin tahu siapakah yang menyetujui pembangunan ini, karena kami tidak pernah diminta pendapatnya,” tegas salah satu suara warga. Ini menunjukkan adanya rasa ketidakpuasan yang mendalam terhadap transparansi dalam pengambilan keputusan yang berpengaruh terhadap hidup mereka.
Gangguan Lingkungan yang Mengancam Kesehatan Masyarakat
Keluhan masyarakat tidak berhenti hanya pada aspek kebakaran dan pencemaran. Mereka juga menyoroti suara bising yang dihasilkan dari kegiatan operasional perusahaan. Hal ini mempengaruhi kualitas hidup dan kenyamanan para penghuni yang biasa hidup tenang di lingkungan tersebut.
Seorang warga menambahkan bahwa pembuangan limbah yang tidak teratur jelas merugikan mereka, terutama bagi petani tambak yang bergantung pada kondisi lingkungan yang bersih. Ini menjadi gambaran betapa besarnya dampak yang ditimbulkan ketika aktivitas industri berlalu tanpa memperhatikan lingkungan sekitar.
Lebih parahnya lagi, gangguan fisik akibat jalan yang rusak parah akibat armada perusahaan semakin membuat masyarakat kesal. Jalan tipe C yang dulunya layak dilalui kini menjadi tak berfungsi dengan baik, menambah derita para pengguna.
Respons Masyarakat dan Tindakan yang Diambil
Akibat ketidakpuasan yang meluap, masyarakat merespons dengan memasang portal jalan. Mereka ingin menunjukkan bahwa mereka tidak akan berdiam diri sementara lingkungan mereka rusak. Meskipun mereka berhadapan dengan intimidasi dari pihak aparat, semangat warga tetap tinggi.
Banyak warga yang merasa tertekan akibat dugaan tindakan premanisme yang dituduhkan kepada mereka. Namun, mereka bertekad untuk terus menyuarakan hak mereka untuk hidup di lingkungan yang aman dan bersih tanpa gangguan dari perusahaan yang seharusnya membawa manfaat.
Anggota DPRD dari partai politik yang dihadiri oleh warga, Janses Simbolon, menjadi jembatan antara masyarakat dan instansi pemerintah. Janses bertekad untuk menyampaikan aspirasi mereka agar suara warga didengar dan ditanggapi dengan serius oleh pihak-pihak yang berwenang.
Keberanian warga untuk menyuarakan hak mereka menandakan adanya harapan akan perubahan. Warga percaya bahwa dengan bersatu, mereka dapat mendorong keputusan yang lebih bijaksana dan adil untuk lingkungan mereka. Inisiatif dari Janses Simbolon turut memberikan angin segar bagi masyarakat yang menginginkan adanya dialog konstruktif.
Dalam pernyataannya, Janses menekankan komitmennya untuk membawa permasalahan ini ke forum yang lebih besar. Ia ingin memastikan agar semua pihak, terutama Dinas Lingkungan Hidup, harus terlibat dalam proses diskusi untuk mencari solusi sesuai harapan masyarakat.
