www.pantaupublik.id – PATI, baru-baru ini menjadi sorotan ketika puluhan ribu warga Kabupaten Pati, Jawa Tengah, menggelar aksi demonstrasi besar-besaran. Mereka berkumpul di Alun-Alun Kabupaten Pati pada Rabu, 13 Agustus 2025, untuk menuntut Bupati Sudewo mundur dari jabatannya.
Aksi ini mencuat sebagai reaksi terhadap kebijakan Bupati Sudewo yang menaikkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen. Kenaikan tersebut dianggap sangat memberatkan masyarakat, menambah beban di tengah kondisi ekonomi yang sulit.
Selain masalah kenaikan tarif pajak, sejumlah kebijakan lain yang diambil oleh Bupati Sudewo juga menimbulkan kontroversi. Masyarakat merasa perlu menyuarakan ketidakpuasan ini, terutama saat keberadaan Bupati tidak dapat terlihat dalam aksi demonstrasi dan upacara kemerdekaan. Ketidakhadiran ini memicu pertanyaan tentang komitmen pemimpin terhadap rakyat.
Rasa ketidakadilan di masyarakat semakin menguat, terutama setelah beberapa hari sebelumnya terjadinya aksi demo yang masif. Dalam hal ini, masyarakat berencana untuk terus melakukan perlawanan dengan menggelar aksi di tempat-tempat strategis, termasuk rencana aksi di Jakarta yang digelar untuk mengekspresikan suara mereka.
Menanggapi tuntutan tersebut, Dr. Azmi Syahputra, seorang Dosen Ilmu Hukum dari Universitas Trisakti, mengemukakan pentingnya mendengarkan suara rakyat. Ia mengatakan bahwa saat rakyat berteriak untuk keadilan, pemimpin harus terbuka untuk mendengarkan, terutama jika ada indikasi penyalahgunaan kekuasaan.
Menurut Azmi, Bupati Sudewo sebaiknya mempertimbangkan untuk mengembalikan amanahnya kepada rakyat. Menyusul peristiwa ini, ia menegaskan bahwa mundur dari jabatan adalah pilihan yang lebih terhormat dan mulia. Rakyat seharusnya tidak perlu lagi menghadapi pemimpin yang kehilangan kepercayaan mereka.
Aksi Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Kinerja Pemerintahan
Peristiwa demonstrasi ini tidak hanya menyoroti ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan pajak, tetapi juga mengindikasikan adanya krisis kepercayaan terhadap pemerintahan. Banyak warga yang merasa bahwa kebijakan yang diambil tidak mencerminkan kepentingan rakyat.
Ketidakhadiran Bupati dalam acara-acara penting menambah rasa frustrasi di kalangan masyarakat. Ini menjadi simbol bahwa pemimpin tidak hadir dalam permasalahan yang dihadapi rakyat, dan hal ini dapat merusak hubungan antara pemimpin dan rakyat.
Dari perspektif hukum, Azmi mengingatkan bahwa pemimpin yang tidak pantas untuk memimpin harus diberi penilaian yang objektif. Ini penting untuk menjaga martabat dan kewibawaan institusi pemerintahan, agar tidak terjadi disintegrasi dalam masyarakat.
Krisis yang dihadapi Pati juga menjadi refleksi dari sistem pemilihan kepala daerah yang membutuhkan evaluasi lebih mendalam. Perlunya mekanisme pengawasan yang lebih ketat agar para pemimpin terpilih dapat memenuhi janji-janji politik mereka.
Aksi masyarakat yang diikuti oleh puluhan ribu orang ini menunjukkan bahwa rakyat tidak segan untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Ini merupakan bentuk kebangkitan politik dari masyarakat untuk mengawasi dan menuntut akuntabilitas dari para pemimpin mereka.
Pentingnya Peran DPRD dalam Proses Pengawasan dan Evaluasi
Dalam situasi ini, Azmi menekankan pentingnya peran DPRD sebagai representasi rakyat. Mereka memiliki kewajiban untuk merespons keluhan masyarakat dan mengadakan rapat untuk mengevaluasi kinerja kepala daerah.
DPRD perlu mengambil langkah tegas dan terukur untuk menghindari krisis yang lebih dalam. Dalam konteks ini, dibutuhkan penyusunan Panitia Khusus (Pansus) untuk menelaah kebijakan yang diambil dan dampaknya terhadap masyarakat.
Tugas DPRD bukanlah hal yang mudah, tetapi sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan. Dengan tindakan yang tepat, DPRD dapat berkontribusi dalam menjaga marwah demokrasi di Pati.
Azmi menegaskan bahwa DPRD harus proaktif dalam menjalankan fungsinya. Mereka tidak boleh hanya menjadi wadah formal, tetapi harus menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat untuk memahami aspirasi mereka.
Dalam hal ini, pengawasan yang ketat dan objektif atas kinerja kepala daerah dapat mencegah terjadinya kesalahan yang merusak kepercayaan masyarakat. Keberanian dalam mengambil langkah-langkah korektif adalah kunci untuk memperbaiki keadaan saat ini.
Mendorong Penegakan Hukum yang Adil and Transparan
Di tengah krisis ini, Azmi juga mengingatkan pentingnya proses hukum yang harus dilakukan secara adil dan transparan. Jika benar ada dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan Bupati Sudewo, maka proses penyelidikan harus dilakukan tanpa pandang bulu.
Korupsi merupakan pengkhianatan terhadap rakyat dan dapat menurunkan martabat pemimpin di mata publik. Jika hal ini tidak ditangani dengan serius, kepercayaan masyarakat terhadap kelembagaan pemerintahan akan semakin menurun.
Proses hukum yang cepat dan transparan adalah keharusan untuk menjaga integritas institusi. Penegak hukum harus bekerja tanpa tekanan dan intervensi apapun untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan.
Azmi mendorong agar tindakan tegas terhadap dugaan tindak pidana korupsi diterapkan. Ini bukan hanya untuk kepentingan hukum, tetapi juga untuk memulihkan kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan.
Para pemimpin seharusnya menjadi teladan dalam moral dan etika, menjaga sikap bersih dari segala bentuk korupsi. Dalam konteks ini, kebangkitan gerakan masyarakat harus dijadikan momentum bagi semua elemen untuk berperan dan berkontribusi dalam memperbaiki keadaan.
