www.pantaupublik.id – Pemerintah Kabupaten Asahan baru-baru ini mengadakan acara penting terkait penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) untuk Tahun Anggaran 2025. Dalam kegiatan tersebut, Gubernur Sumatera Utara secara langsung menyerahkan dana tersebut kepada bupati dan wali kota di provinsi ini, termasuk kepada Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin.
DBH merupakan salah satu mekanisme krusial bagi transfer fiskal dari provinsi ke kabupaten/kota. Dana yang diterima akan digunakan untuk pembangunan sektor-sektor prioritas yang berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat, termasuk kesehatan dan pendidikan.
Di Kabupaten Asahan, penyaluran DBH akan memperkuat pendanaan untuk sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Penggunaan dana ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas layanan publik yang esensial bagi masyarakat.
Pentingnya Dana Bagi Hasil untuk Pembangunan Daerah
Penyerahan DBH ini tidak hanya sekadar acara simbolis, tetapi merupakan langkah konkret dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Melalui dana ini, pemerintah daerah dapat lebih mudah menyusun anggaran untuk program-program penting seperti pembangunan infrastruktur dan layanan kesehatan.
Salah satu prioritas utama adalah untuk mencapai Universal Health Coverage (UHC). Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di kalangan masyarakat Asahan, yang saat ini sudah mencapai sekitar 85% dari total populasi yang ada.
DBH juga mendukung skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) daerah, yang bertujuan untuk mempercepat partisipasi masyarakat dalam program jaminan kesehatan. Alokasi yang tepat dari dana ini akan sangat berpengaruh dalam meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat.
Strategi Pemanfataan DBH di Kabupaten Asahan
Sebagai bagian dari strategi pembangunan, Pemerintah Kabupaten Asahan telah merumuskan rencana penggunaan DBH yang komprehensif. Hal ini termasuk memperkuat sektor pendidikan, yang juga menjadi fokus utama dalam pembangunan jangka menengah kabupaten.
Selain itu, dana ini juga diarahkan untuk pengembangan infrastruktur dasar yang berkelanjutan. Infrastruktur yang baik akan mendukung berbagai sektor lain dan memfasilitasi pertumbuhan ekonomi daerah.
Reformasi tata kelola dan digitalisasi layanan publik menjadi bagian dari rencana besar tersebut. Dengan meningkatkan efisiensi dan transparansi, pemerintah berharap dapat memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat.
Visi dan Misi Pemkab Asahan dalam Pembangunan
Visi pembangunan jangka menengah yang diusung Pemkab Asahan sangat jelas, yaitu “Asahan Sejahtera, Religius, Maju dan Berkelanjutan.” Visi ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera dengan mengutamakan pelayanan dasar.
Untuk mewujudkan visi tersebut, kebijakan fiskal dan pembangunan harus sejalan dengan kebutuhan masyarakat. Penyaluran DBH menjadi salah satu instrumen untuk mewujudkan tujuan ini, menciptakan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
Dengan segala upaya ini, Pemkab Asahan berharap dapat mempercepat pencapaian target pembangunan yang telah dicanangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sinergi antara berbagai sektor sangat penting untuk mencapai hasil yang optimal.
